Kebijakan Anti Fraud

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga integritas, kepercayaan pemodal, penerbit, dan pemangku kepentingan lainnya serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, PT LBS Urun Dana menetapkan Kebijakan Anti Fraud sebagai pedoman utama dalam mencegah, mendeteksi, menangani, dan memantau tindakan fraud di seluruh aktivitas usaha perusahaan.

Sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana berbasis Teknologi Informasi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan menjalankan prinsip syariah, PT LBS Urun Dana berkomitmen menerapkan zero tolerance for fraud serta memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Tujuan Kebijakan

Kebijakan Anti Fraud ini bertujuan untuk:

1) Mencegah terjadinya fraud dalam seluruh aktivitas PT LBS Urun Dana.

2) Meningkatkan kesadaran dan budaya anti fraud di seluruh jenjang organisasi.

3) Menyediakan mekanisme deteksi dini dan pelaporan fraud yang efektif.

4) Menetapkan tata cara investigasi, pelaporan, dan pemberian sanksi atas fraud.

5) Memastikan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut fraud dilakukan secara konsisten.

3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi:

1) Direksi dan Dewan Komisaris;

2) Dewan Pengawas Syariah;

3) Seluruh karyawan dan tenaga alih daya;

4) Penerbit, pemodal, mitra usaha, dan pihak lain yang bekerja sama dengan PT LBS Urun Dana.

II. DEFINISI FRAUD

Fraud adalah setiap tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi PT LBS Urun Dana, pemodal, penerbit, atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian dan/atau keuntungan tidak sah.

Jenis fraud meliputi namun tidak terbatas pada:

1) Korupsi (benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi);

2) Penyalahgunaan aset dan dana;

3) Kecurangan laporan keuangan dan laporan penggunaan dana;

4) Penipuan (fraudulent misrepresentation);

5) Pembocoran atau penyalahgunaan informasi rahasia;

6) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai peraturan perundang-undangan.

III. PRINSIP DASAR STRATEGI ANTI FRAUD

PT LBS Urun Dana menerapkan Strategi Anti Fraud berdasarkan 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1) Pencegahan (Prevention)

2) Deteksi (Detection)

3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi (Investigation, Reporting & Sanction)

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut (Monitoring, Evaluation & Follow-up)

IV. PENGAWASAN AKTIF MANAJEMEN

1. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:

1) Menetapkan dan memastikan penerapan Kebijakan Anti Fraud secara efektif;

2) Mengembangkan budaya anti fraud di seluruh organisasi;

3) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penerapan strategi anti fraud;

4) Memastikan adanya tindak lanjut atas setiap indikasi dan kejadian fraud.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah berperan aktif dalam:

1) Mengawasi penerapan kebijakan anti fraud yang berkaitan dengan kepatuhan syariah;

2) Memberikan rekomendasi atas penanganan fraud yang memiliki implikasi syariah;

3) Memastikan tidak terdapat unsur gharar, tadlis, risywah, atau manipulasi dalam aktivitas usaha.

V. PENERAPAN EMPAT PILAR STRATEGI ANTI FRAUD

A. Pencegahan Fraud

Pencegahan dilakukan melalui:

1) Penetapan Pernyataan Komitmen Anti Fraud dan Pakta Integritas;

2) Sosialisasi dan pelatihan anti fraud minimal 1 (satu) kali dalam setahun;

3) Penerapan prinsip Know Your Employee, Know Your Business, dan Know Your Partner;

4) Pengendalian benturan kepentingan; dan

5) Penguatan SOP, pemisahan fungsi, dan dual control.

B. Deteksi Fraud

Deteksi fraud dilakukan melalui:

1) Penerapan Fraud Detection System sesuai kompleksitas usaha;

2) Monitoring transaksi, laporan penggunaan dana, dan aktivitas penerbit;

3) Mekanisme Whistleblowing System yang aman, rahasia, dan independen.

C. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

1) Setiap indikasi fraud wajib ditindaklanjuti melalui investigasi internal;

2) Penanganan dilakukan secara objektif, rahasia, dan terdokumentasi;

3) Fraud berdampak signifikan wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan;

4) Sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran, peraturan perusahaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

1) Evaluasi berkala atas efektivitas penerapan strategi anti fraud;

2) Pemantauan penyelesaian kasus fraud dan pengembalian kerugian;

3) Penyempurnaan kebijakan dan prosedur secara berkelanjutan.

VI. PELAPORAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

PT LBS Urun Dana wajib menyampaikan:

1) Dokumen Strategi Anti Fraud;

2) Laporan penerapan Strategi Anti Fraud secara berkala;

3) Laporan kejadian fraud berdampak signifikan;

4) Koreksi atau pembaruan laporan apabila terdapat perubahan informasi.

VII. SANKSI

Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Fraud dikenakan sanksi administratif, disiplin, dan/atau hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal perusahaan.

VIII. PENUTUP

Kebijakan Anti Fraud ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola PT LBS Urun Dana dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan peraturan dan kebutuhan perusahaan.