berita
18 November 2026
Naufal Mamduh
Heboh! Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar yang menyebut pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hingga pertengahan November 2026, pemerintah belum menetapkan lembaga mana pun sebagai pengelola dana tersebut.
Bantahan itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi pada Sabtu, 14 November 2026.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon."
Kemnaker menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon, maupun menyatakan diri sebagai lembaga penerima dana.
Danantara Juga Membantah
Danantara menyampaikan bantahan serupa. Lembaga tersebut menyatakan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan.
Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak pekerja. Namun sikap itu tidak berarti lembaga tersebut telah menerima mandat mengelola dana cadangan pesangon.
Nama Danantara sendiri sempat muncul dalam ruang usulan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengusulkan agar dana cadangan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus, serta dihitung dengan metode aktuaria. Usulan tersebut belum menjadi keputusan pemerintah.
Baca juga: Prospek Potensial! Sukuk CV Sopandi: Manufaktur Otomotif dengan Proyeksi ROI 30%
Kewajibannya Dana Pesangon Sudah Ada di Undang-Undang
Meski kabar penyetoran ke Danantara tidak benar, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon benar adanya. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pasal 253 ayat (1) menyebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Ayat (3) menyatakan dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah, tanpa menyebut nama lembaga tertentu.
Pengecualian diatur pada ayat (4), yaitu bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Pengecualian ini perlu dibaca secara tepat. Usaha mikro dan kecil tetap wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah, dengan besaran berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.
Dengan kata lain, yang dikecualikan adalah kewajiban mencadangkan dananya, bukan kewajiban memenuhi hak pekerja.
Ada Sanksi, Tapi Mekanismenya Belum Terbit
Pasal 253 ayat (6) mengatur sanksi bagi pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban ini. Sejumlah pemberitaan menyebut sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha sebagai konsekuensi yang mungkin dikenakan.
Namun bentuk, tahapan, dan pemicu sanksi tersebut masih menunggu aturan pelaksanaan. Pasal 253 ayat (5) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Kemnaker menyampaikan penyusunan aturan pelaksanaan akan dimulai dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha dan pekerja. Beberapa aspek yang perlu dibahas antara lain mekanisme penyediaan dan pengelolaan dana, tata kelola dan sumber pendanaan, penetapan lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.
Karena itu, besaran setoran, jadwal pembayaran, maupun rekening tujuan belum memiliki dasar resmi untuk dipastikan.
Catatan Soal Tenggat Oktober 2027
UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku pada tanggal pengundangan. Pasal 312 mengatur peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal tersebut, sehingga batas waktunya 28 Oktober 2027.
Sebagian pemberitaan menyebut aturan ini "mulai berlaku Oktober 2027". Penyebutan itu perlu dibaca hati-hati. Pasal 312 mengatur batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan, bukan menetapkan tanggal perusahaan mulai menyetorkan dana.
Baca juga: Catat! Cara Menawarkan Saham Bisnis kepada Investor melalui Securities Crowdfunding
Yang Bisa Dilakukan Pengusaha Sekarang
Mekanisme teknisnya memang masih menunggu Peraturan Pemerintah. Namun persiapan internal bisa dimulai lebih awal:
- Merapikan data pekerja, termasuk status hubungan kerja dan masa kerja masing-masing.
- Memperbarui pencatatan pengupahan sebagai dasar perhitungan hak pekerja.
- Memetakan potensi kewajiban PHK, agar perusahaan punya gambaran beban yang mungkin timbul.
- Memantau terbitnya Peraturan Pemerintah, khususnya soal lembaga pengelola dan mekanisme setoran.
Satu hal yang perlu diwaspadai: pengusaha sebaiknya tidak mentransfer dana kepada pihak manapun yang mengatasnamakan pengelola dana cadangan pesangon sebelum ada penetapan resmi dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah.
Bagi perusahaan, inti kabar ini sederhana. Kewajiban mencadangkan dana pesangon sudah ada dasar hukumnya, tetapi belum ada kewajiban menyetorkan ke lembaga mana pun. Yang mendesak saat ini adalah kesiapan pencatatan, bukan transfer dana.

PROFIL PENULIS
Naufal Mamduh
SEO Content Writer
Berpengalaman lebih dari lima tahun di dunia jurnalistik, khususnya di desk politik, hukum, dan teknologi. Ia juga pernah berkecimpung sebagai konsultan komunikasi sebelum akhirnya bergabung bersama LBS Urun Dana sebagai SEO Content Writer sejak Desember 2024. Gaya penulisannya dikenal tajam, komunikatif, dan mampu menghubungkan isu sosial dengan perspektif bisnis terkini secara relevan dan inspiratif.






