berita

calendar_today

18 November 2026

account_circle

Naufal Mamduh

Heboh! Kemnaker Bantah Dana Cadangan Pesangon Wajib Disetor ke Danantara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah kabar yang menyebut pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hingga pertengahan November 2026, pemerintah belum menetapkan lembaga mana pun sebagai pengelola dana tersebut.

Bantahan itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam keterangan resmi pada Sabtu, 14 November 2026.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon."

Kemnaker menegaskan pihaknya tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana cadangan pesangon, maupun menyatakan diri sebagai lembaga penerima dana.

Danantara Juga Membantah

Danantara menyampaikan bantahan serupa. Lembaga tersebut menyatakan tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan.

Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak pekerja. Namun sikap itu tidak berarti lembaga tersebut telah menerima mandat mengelola dana cadangan pesangon.

Nama Danantara sendiri sempat muncul dalam ruang usulan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengusulkan agar dana cadangan pesangon dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus, serta dihitung dengan metode aktuaria. Usulan tersebut belum menjadi keputusan pemerintah.

Baca juga: Prospek Potensial! Sukuk CV Sopandi: Manufaktur Otomotif dengan Proyeksi ROI 30%

Kewajibannya Dana Pesangon Sudah Ada di Undang-Undang

Meski kabar penyetoran ke Danantara tidak benar, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon benar adanya. Ketentuannya tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pasal 253 ayat (1) menyebutkan pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Ayat (3) menyatakan dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah, tanpa menyebut nama lembaga tertentu.

Pengecualian diatur pada ayat (4), yaitu bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Pengecualian ini perlu dibaca secara tepat. Usaha mikro dan kecil tetap wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah, dengan besaran berdasarkan kesepakatan dengan pekerja.

Dengan kata lain, yang dikecualikan adalah kewajiban mencadangkan dananya, bukan kewajiban memenuhi hak pekerja.

Ada Sanksi, Tapi Mekanismenya Belum Terbit

Pasal 253 ayat (6) mengatur sanksi bagi pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban ini. Sejumlah pemberitaan menyebut sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha sebagai konsekuensi yang mungkin dikenakan.

Namun bentuk, tahapan, dan pemicu sanksi tersebut masih menunggu aturan pelaksanaan. Pasal 253 ayat (5) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Kemnaker menyampaikan penyusunan aturan pelaksanaan akan dimulai dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha dan pekerja. Beberapa aspek yang perlu dibahas antara lain mekanisme penyediaan dan pengelolaan dana, tata kelola dan sumber pendanaan, penetapan lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.

Karena itu, besaran setoran, jadwal pembayaran, maupun rekening tujuan belum memiliki dasar resmi untuk dipastikan.

Catatan Soal Tenggat Oktober 2027

UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan pada 28 Oktober 2026 dan berlaku pada tanggal pengundangan. Pasal 312 mengatur peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal tersebut, sehingga batas waktunya 28 Oktober 2027.

Sebagian pemberitaan menyebut aturan ini "mulai berlaku Oktober 2027". Penyebutan itu perlu dibaca hati-hati. Pasal 312 mengatur batas waktu pembentukan peraturan pelaksanaan, bukan menetapkan tanggal perusahaan mulai menyetorkan dana.

Baca juga: Catat! Cara Menawarkan Saham Bisnis kepada Investor melalui Securities Crowdfunding

Yang Bisa Dilakukan Pengusaha Sekarang

Mekanisme teknisnya memang masih menunggu Peraturan Pemerintah. Namun persiapan internal bisa dimulai lebih awal:

  1. Merapikan data pekerja, termasuk status hubungan kerja dan masa kerja masing-masing.
  2. Memperbarui pencatatan pengupahan sebagai dasar perhitungan hak pekerja.
  3. Memetakan potensi kewajiban PHK, agar perusahaan punya gambaran beban yang mungkin timbul.
  4. Memantau terbitnya Peraturan Pemerintah, khususnya soal lembaga pengelola dan mekanisme setoran.

Satu hal yang perlu diwaspadai: pengusaha sebaiknya tidak mentransfer dana kepada pihak manapun yang mengatasnamakan pengelola dana cadangan pesangon sebelum ada penetapan resmi dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah.

Bagi perusahaan, inti kabar ini sederhana. Kewajiban mencadangkan dana pesangon sudah ada dasar hukumnya, tetapi belum ada kewajiban menyetorkan ke lembaga mana pun. Yang mendesak saat ini adalah kesiapan pencatatan, bukan transfer dana.

Bagikan Artikel Ini

facebook
X
whastapp
Naufal Mamduh

PROFIL PENULIS

Naufal Mamduh

SEO Content Writer

Berpengalaman lebih dari lima tahun di dunia jurnalistik, khususnya di desk politik, hukum, dan teknologi. Ia juga pernah berkecimpung sebagai konsultan komunikasi sebelum akhirnya bergabung bersama LBS Urun Dana sebagai SEO Content Writer sejak Desember 2024. Gaya penulisannya dikenal tajam, komunikatif, dan mampu menghubungkan isu sosial dengan perspektif bisnis terkini secara relevan dan inspiratif.

Copyright 2026. PT LBS Urun Dana berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

@lbsurundanaLBS Urun Dana@LbsUrunDanaLBS TVLBS Urun Dana

PT LBS Urun Dana adalah penyelenggara layanan urun dana yang menyediakan platform berbasis teknologi untuk penawaran efek (securities crowdfunding) di mana melalui platform tersebut penerbit menawarkan instrumen efek kepada investor (pemodal) melalui sistem elektronik yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2025 tentang “Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi” Pasal 75, kami menyatakan bahwa :

  • “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”
  • “INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan
  • “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”

PENGUNGKAPAN RISIKO PERUBAHAN STATUS EFEK SYARIAH

Efek saham yang ditawarkan melalui platform LBS Urun Dana telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2025 dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022. Terdapat risiko perubahan status Efek Syariah beserta konsekuensi yang timbul dari perubahan status tersebut.

Konsekuensi dari perubahan status tersebut antara lain:

  • Efek tersebut dapat mengalami penurunan permintaan atau berkurangnya likuiditas akibat tekanan jual dari investor.
  • Efek tersebut dapat dihapus (delisting) dari platform LBS Urun Dana apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Penyelenggara, Penerbit tidak melakukan perbaikan yang memadai atas ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Penyelenggara berwenang untuk menghentikan penawaran dan menghapus efek tersebut dari daftar efek yang tersedia di platform sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal yang berlaku.

Sebelum melakukan investasi melalui platform LBS Urun Dana, anda perlu memperhitungkan setiap investasi bisnis yang akan anda lakukan dengan seksama. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa (due diligence), yang diantaranya (namun tidak terbatas pada); Analisa kondisi makro ekonomi, Analisa Model Bisnis, Analisa Laporan Keuangan, Analisa Kompetior dan Industri, Risiko bisnis lainnya.

Investasi pada suatu bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi, nilai investasi yang anda sertakan pada suatu bisnis memiliki potensi mengalami kenaikan, penurunan, bahkan kegagalan. Beberapa risiko yang terkandung pada aktivitas ini diantaranya:

Risiko Usaha

Risiko yang dapat terjadi dimana pencapaian bisnis secara aktual tidak memenuhi proyeksi pada proposal/prospektus bisnis.

Risiko Gagal Bayar

Gagal bayar atas efek bersifat sukuk, seperti kegagalan penerbit dalam mengembalikan modal dan bagi hasil/marjin kepada investor.

Risiko Kerugian Investasi

Sejalan dengan risiko usaha dimungkinkan terjadi nilai investasi yang diserahkan investor menurun dari nilai awal pada saat dilakukan penyetoran modal sehingga tidak didapatkannya keuntungan sesuai yang diharapkan.

Dilusi Kepemilikan Saham

Dilusi kepemilikan saham terjadi ketika ada pertambahan total jumlah saham yang beredar sehingga terjadi perubahan/penurunan persentase kepemilikan saham.

Risiko Likuiditas

Investasi anda melalui platform layan urun dana bisa jadi bukan merupakan instrumen investasi yang likuid, hal ini dikarenakan instrumen efek yang ditawarkan melalui platform hanya dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar sekunder pada platform yang sama, dimana periode pelaksanaan pasar sekunder tersebut juga dibatasi oleh peraturan. Anda mungkin tidak dapat dengan mudah menjual saham anda di bisnis tertentu sebelum dilaksanakannya skema pasar sekunder oleh penyelenggara. Selain itu, untuk efek bersifat sukuk, anda tidak dapat melakukan penjualan sukuknya hingga sukuk tersebut jatuh tempo atau mengikuti jadwal pengembalian modal yang sudah ditentukan.

Risiko Pembagian Dividen

Setiap Investor yang ikut berinvestasi berhak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Seyogyanya dividen ini akan diberikan oleh Penerbit dengan jadwal pembagian yang telah disepakati di awal, namun sejalan dengan risiko usaha pembagian dividen ada kemungkinan tertunda atau tidak terjadi jika kinerja bisnis yang anda investasikan tidak berjalan dengan baik.

Risiko Kegagalan Sistem Elektronik

Platform LBS Urun Dana sudah menerapkan sistem elektronik dan keamanan data yang handal. Namun, tetap dimungkinkan terjadi gangguan sistem teknologi informasi dan kegagalan sistem, yang dapat menyebabkan aktivitas anda di platform menjadi tertunda.

Kebijakan Keamanan Informasi

Kami berkomitmen melindungi keamanan pengguna saat menggunakan layanan elektronis urun dana dengan:

  • Implementasi ISO/IEC 27001:2022 ISMS guna mewujudkan Confidentiality, Integrity dan Availability informasi.

  • Selalu mentaati segala ketentuan dan peraturan terkait keamanan infromasi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta wilayah tempat dilakukannya pekerjaan.

  • Melakukan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) terhadap kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Bank Kustodian

  • Peran Bank Kustodian terbatas pada pencatatan, penyimpanan dan penyelesaian transaksi.

  • Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas klaim dan gugatan hukum yg ditimbulkan dari risiko investasi dan risiko-risiko lainnya di luar cakupan peran Bank Kustodian yang telah disebutkan di atas, termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian pihak-pihak lainnya.