pendanaan

calendar_today

18 November 2026

account_circle

Naufal Mamduh

Dana Sudah Cair? Pahami Kewajiban Emiten Saham SCF dan Aturan Dividennya

Dana sudah terhimpun dan saham sudah tercatat. Namun hubungan perusahaan dengan pemodal justru baru dimulai di titik itu.

Kewajiban emiten saham setelah listing melalui securities crowdfunding (SCF) diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2025, ditambah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tetap berlaku bagi perusahaan Anda.

Ada 2 kewajiban dengan tenggat yang mengikat, yaitu laporan tahunan dan RUPS. Adapun dividen bukan kewajiban, melainkan hak pemegang saham yang pelaksanaannya bergantung pada kinerja perusahaan dan keputusan RUPS. Berikut penjelasannya.

1. Menyampaikan Laporan Tahunan

Ini kewajiban yang paling terjadwal, dan khusus diatur untuk penerbit di layanan urun dana. Berdasarkan Pasal 108 POJK 17/2025, penerbit saham wajib menyampaikan laporan tahunan kepada penyelenggara paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Bila tahun buku Anda berakhir 31 Desember, batasnya 30 Juni tahun berikutnya.

Laporan itu kemudian dimuat penyelenggara di situs webnya paling lambat 2 hari kerja setelah diterima. Artinya isinya dapat dibaca pemodal.

Isinya bukan sekadar laporan keuangan. Selain informasi yang disyaratkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, laporan tahunan wajib memuat realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana.

Kewajiban pelaporan realisasi ini berjalan sampai seluruh dana selesai digunakan, bukan berhenti setelah satu kali lapor.

Baca juga: Jangan Asal Pasang Harga! Begini Cara Menentukan Valuasi Usaha Sebelum Listing Saham

Penyelenggara juga menelaah dokumen realisasi tersebut beserta bukti pendukungnya. Bukti itu paling sedikit berupa bukti pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga dan dokumentasi perkembangan kegiatan usaha atau proyek.

Konsekuensi praktisnya, simpan nota, invoice, dan dokumentasi pengadaan sejak dana cair. Menyusunnya di bulan keenam jauh lebih sulit daripada mencatatnya seiring pengeluaran berjalan.

Perlu dibedakan pula, ketentuan ini berlaku bagi penerbit efek bersifat ekuitas berupa saham. Penerbit efek bersifat utang atau sukuk diatur terpisah pada Pasal 109, dengan mekanisme pelaporan berkala dan jadwal yang berbeda.

2. Menyelenggarakan RUPS

POJK 17/2025 tidak mengatur ulang tata cara RUPS. Ketentuannya kembali pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena penerbit urun dana tetap berbentuk perseroan terbatas dan bukan perusahaan terbuka.

Yang berubah setelah listing adalah komposisi pemegang sahamnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 78 ayat (2) mewajibkan RUPS tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 66 mengatur direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah dewan komisaris, dalam tenggat yang sama.

Adapun Pasal 52 menyatakan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, serta menerima pembayaran dividen.

Bagi pemilik perusahaan, inilah perbedaan mendasar pendanaan saham dari pinjaman. Pada pinjaman, kewajiban Anda berhenti pada pembayaran. Pada penerbitan saham, ada forum yang perlu diselenggarakan dan informasi yang perlu disampaikan.

Perlu dipahami, tata cara pelaksanaan hak suara pemodal urun dana mengikuti anggaran dasar perusahaan dan ketentuan dalam dokumen penawaran masing-masing penerbit. Karena itu, mekanismenya dapat berbeda antarpenerbit dan perlu dirancang sejak sebelum penawaran dilakukan.

Bagaimana Dividen Diputuskan?

Inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Dividen bukan kewajiban berjadwal seperti 2 hal sebelumnya. Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS, termasuk besaran penyisihan untuk cadangan. Seluruh laba bersih setelah dikurangi cadangan dibagikan sebagai dividen, kecuali RUPS menentukan lain.

Ada 2 syarat yang melekat. Pertama, perusahaan memiliki saldo laba positif. Kedua, pembagiannya disetujui RUPS. Artinya perusahaan yang belum mencatatkan laba tidak dapat membagikan dividen, sekalipun pemodal mengharapkannya.

Karena itu, kebijakan dividen sebaiknya dijelaskan sejak dokumen penawaran disusun, lengkap dengan dasar perhitungannya. Proyeksi yang disampaikan di awal tetap berstatus proyeksi, bukan jaminan.

Keterbukaan di titik ini menguntungkan kedua pihak. Pemodal memahami apa yang realistis diharapkan, dan perusahaan terhindar dari ekspektasi yang sulit dipenuhi.

Terkesan Merepotkan? Tenang, begini Cara Melihatnya 

Sekilas daftar di atas terlihat merepotkan. Namun coba lihat dari sisi lain.

Laporan tahunan yang terbuka, RUPS yang berjalan, dan kebijakan dividen yang jelas adalah cara perusahaan tertutup berubah menjadi perusahaan yang dipercaya publik. Itu fondasi yang sama dengan yang dimiliki perusahaan besar.

Keduanya pun berbagi satu tenggat, yaitu 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan disusun, dibawa ke RUPS, lalu keputusan penggunaan laba diambil di forum tersebut. Satu siklus, sekali setahun.

Bagi perusahaan yang pencatatannya sudah tertata, siklus ini tidak menambah pekerjaan berarti. Justru di situlah letak ujiannya.

Baca juga: Apa Itu Securities Crowdfunding: Pengertian, Cara Kerja dan Kenapa Relevan di 2026

Karena itu kesiapan pelaporan diperiksa sejak awal. Salah satu kriteria calon penerbit saham di LBS Urun Dana adalah laporan keuangan profesional 2 tahun terakhir, berdampingan dengan ketentuan lain:

  • Berbentuk Perseroan Terbatas dan telah beroperasi minimal 3 tahun
  • Memiliki omzet minimal Rp500 juta per bulan, atau sekitar Rp6 sampai Rp7 miliar per tahun
  • Membutuhkan pendanaan sekitar Rp2 sampai Rp10 miliar
  • Memiliki rencana penggunaan dana yang jelas untuk pengembangan usaha

Pemenuhan kriteria tersebut tidak berarti pengajuan otomatis disetujui. Setiap pengajuan tetap melewati proses evaluasi, termasuk aspek syariahnya.

Perusahaan Anda sudah memenuhi keempatnya? Itu pertanda pondasinya siap. Ajukan pendanaan melalui LBS Urun Dana, atau diskusikan kesiapan perusahaan Anda bersama tim kami:

Bagikan Artikel Ini

facebook
X
whastapp
Naufal Mamduh

PROFIL PENULIS

Naufal Mamduh

SEO Content Writer

Berpengalaman lebih dari lima tahun di dunia jurnalistik, khususnya di desk politik, hukum, dan teknologi. Ia juga pernah berkecimpung sebagai konsultan komunikasi sebelum akhirnya bergabung bersama LBS Urun Dana sebagai SEO Content Writer sejak Desember 2024. Gaya penulisannya dikenal tajam, komunikatif, dan mampu menghubungkan isu sosial dengan perspektif bisnis terkini secara relevan dan inspiratif.

Copyright 2026. PT LBS Urun Dana berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

@lbsurundanaLBS Urun Dana@LbsUrunDanaLBS TVLBS Urun Dana

PT LBS Urun Dana adalah penyelenggara layanan urun dana yang menyediakan platform berbasis teknologi untuk penawaran efek (securities crowdfunding) di mana melalui platform tersebut penerbit menawarkan instrumen efek kepada investor (pemodal) melalui sistem elektronik yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2025 tentang “Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi” Pasal 75, kami menyatakan bahwa :

  • “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”
  • “INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan
  • “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”

PENGUNGKAPAN RISIKO PERUBAHAN STATUS EFEK SYARIAH

Efek saham yang ditawarkan melalui platform LBS Urun Dana telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2025 dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022. Terdapat risiko perubahan status Efek Syariah beserta konsekuensi yang timbul dari perubahan status tersebut.

Konsekuensi dari perubahan status tersebut antara lain:

  • Efek tersebut dapat mengalami penurunan permintaan atau berkurangnya likuiditas akibat tekanan jual dari investor.
  • Efek tersebut dapat dihapus (delisting) dari platform LBS Urun Dana apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Penyelenggara, Penerbit tidak melakukan perbaikan yang memadai atas ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Penyelenggara berwenang untuk menghentikan penawaran dan menghapus efek tersebut dari daftar efek yang tersedia di platform sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal yang berlaku.

Sebelum melakukan investasi melalui platform LBS Urun Dana, anda perlu memperhitungkan setiap investasi bisnis yang akan anda lakukan dengan seksama. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa (due diligence), yang diantaranya (namun tidak terbatas pada); Analisa kondisi makro ekonomi, Analisa Model Bisnis, Analisa Laporan Keuangan, Analisa Kompetior dan Industri, Risiko bisnis lainnya.

Investasi pada suatu bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi, nilai investasi yang anda sertakan pada suatu bisnis memiliki potensi mengalami kenaikan, penurunan, bahkan kegagalan. Beberapa risiko yang terkandung pada aktivitas ini diantaranya:

Risiko Usaha

Risiko yang dapat terjadi dimana pencapaian bisnis secara aktual tidak memenuhi proyeksi pada proposal/prospektus bisnis.

Risiko Gagal Bayar

Gagal bayar atas efek bersifat sukuk, seperti kegagalan penerbit dalam mengembalikan modal dan bagi hasil/marjin kepada investor.

Risiko Kerugian Investasi

Sejalan dengan risiko usaha dimungkinkan terjadi nilai investasi yang diserahkan investor menurun dari nilai awal pada saat dilakukan penyetoran modal sehingga tidak didapatkannya keuntungan sesuai yang diharapkan.

Dilusi Kepemilikan Saham

Dilusi kepemilikan saham terjadi ketika ada pertambahan total jumlah saham yang beredar sehingga terjadi perubahan/penurunan persentase kepemilikan saham.

Risiko Likuiditas

Investasi anda melalui platform layan urun dana bisa jadi bukan merupakan instrumen investasi yang likuid, hal ini dikarenakan instrumen efek yang ditawarkan melalui platform hanya dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar sekunder pada platform yang sama, dimana periode pelaksanaan pasar sekunder tersebut juga dibatasi oleh peraturan. Anda mungkin tidak dapat dengan mudah menjual saham anda di bisnis tertentu sebelum dilaksanakannya skema pasar sekunder oleh penyelenggara. Selain itu, untuk efek bersifat sukuk, anda tidak dapat melakukan penjualan sukuknya hingga sukuk tersebut jatuh tempo atau mengikuti jadwal pengembalian modal yang sudah ditentukan.

Risiko Pembagian Dividen

Setiap Investor yang ikut berinvestasi berhak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Seyogyanya dividen ini akan diberikan oleh Penerbit dengan jadwal pembagian yang telah disepakati di awal, namun sejalan dengan risiko usaha pembagian dividen ada kemungkinan tertunda atau tidak terjadi jika kinerja bisnis yang anda investasikan tidak berjalan dengan baik.

Risiko Kegagalan Sistem Elektronik

Platform LBS Urun Dana sudah menerapkan sistem elektronik dan keamanan data yang handal. Namun, tetap dimungkinkan terjadi gangguan sistem teknologi informasi dan kegagalan sistem, yang dapat menyebabkan aktivitas anda di platform menjadi tertunda.

Kebijakan Keamanan Informasi

Kami berkomitmen melindungi keamanan pengguna saat menggunakan layanan elektronis urun dana dengan:

  • Implementasi ISO/IEC 27001:2022 ISMS guna mewujudkan Confidentiality, Integrity dan Availability informasi.

  • Selalu mentaati segala ketentuan dan peraturan terkait keamanan infromasi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta wilayah tempat dilakukannya pekerjaan.

  • Melakukan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) terhadap kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Bank Kustodian

  • Peran Bank Kustodian terbatas pada pencatatan, penyimpanan dan penyelesaian transaksi.

  • Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas klaim dan gugatan hukum yg ditimbulkan dari risiko investasi dan risiko-risiko lainnya di luar cakupan peran Bank Kustodian yang telah disebutkan di atas, termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian pihak-pihak lainnya.