berita
20 November 2026
Naufal Mamduh
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Pelaku Investasi Bodong Asetnya Bisa Dirampas!
Setelah 18 tahun mengendap di DPR, Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya disahkan.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Nama lengkapnya Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, dan pengesahannya datang hampir sebulan lebih cepat dari target yang dijanjikan DPR sendiri, yaitu 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut undang-undang ini sudah terlalu lama dibahas dan mendesak untuk diselesaikan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan pembahasannya melibatkan 87 rapat bersama berbagai pihak, serta kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Investasi Bodong Ikut Jadi Latar Belakangnya
Yang mungkin tidak banyak diketahui, kasus investasi bodong termasuk salah satu alasan yang mendorong undang-undang ini.
Habiburokhman bercerita, laporan korban penipuan investasi datang ke Komisi III nyaris tiap bulan.
"Ini seperti investasi bodong. Datang ke Komisi III hampir setiap bulan, ada korban investasi bodong perdagangan saham bodong, travel umrah dan haji bodong. Korbannya sangat banyak sekali," ujarnya, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Baca juga: Penyebab dan Pelajaran di Balik Hancurnya Bank Ueno di Paraguay
Kejahatan Apa Saja yang Tercakup?
Undang-undang ini tidak hanya menyasar korupsi. ruang lingkupnya mencakup enam kelompok tindak pidana:
- Narkotika dan psikotropika;
- Terorisme dan pendanaan terorisme;
- Penyelundupan manusia;
- Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- Perdagangan manusia;
- Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Butir terakhir itu yang paling dekat dengan dunia investasi. Penipuan bersarana teknologi informasi dan yang berdampak luas pada perekonomian masyarakat, dua hal yang persis menggambarkan cara kerja investasi bodong hari ini. Lewat aturan ini pengembalian kerugian masyarakat diharapkan bisa ditempuh melalui perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan.
Lalu, Apa Artinya bagi Anda sebagai Investor?
Perlu diingat, undang-undang ini bekerja setelah kejahatan terjadi. Ia soal penindakan dan pemulihan kerugian, bukan pencegahan.
Pencegahan tetap ada di tangan Anda, dan tiga hal ini yang paling menentukan.
- Pastikan izinnya resmi. Baik penyelenggara maupun penerbitnya. Jangan berhenti pada klaim di situs mereka, cek langsung ke situs OJK.
- Baca akad, penggunaan dana, dan risikonya. Ketiganya wajib tercantum dalam dokumen penawaran. Kalau salah satunya sulit Anda temukan, itu sendiri sudah informasi.
- Curigai janji keuntungan yang pasti. Imbal hasil yang dijanjikan tanpa risiko adalah penanda paling sering muncul pada kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi III tadi.
Baca juga: Modus Investasi Bodong Makin Canggih, LBS Urun Dana Kasih Tips Biar Gak Tertipu
Pada akhirnya, undang-undang ini menutup pintu belakang, yaitu mengambil kembali apa yang sudah telanjur hilang. Pintu depannya tetap Anda yang pegang: memilih tempat menaruh dana sejak awal, dan memastikan pilihan itu berdiri di atas izin yang bisa diperiksa.

PROFIL PENULIS
Naufal Mamduh
SEO Content Writer
Berpengalaman lebih dari lima tahun di dunia jurnalistik, khususnya di desk politik, hukum, dan teknologi. Ia juga pernah berkecimpung sebagai konsultan komunikasi sebelum akhirnya bergabung bersama LBS Urun Dana sebagai SEO Content Writer sejak Desember 2024. Gaya penulisannya dikenal tajam, komunikatif, dan mampu menghubungkan isu sosial dengan perspektif bisnis terkini secara relevan dan inspiratif.






