Ngilu! 7 Fakta Defisit APBN 2026, Masih Aman Atau Waswas?

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas fiskal nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 tidak akan melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tetap disiplin dalam mengelola keuangan negara, meskipun di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai stimulus.

1. Defisit APBN Tetap di Bawah Ambang Batas Aman

Dalam acara Economic Outlook di Jakarta sebagaimana dikutip dari CNBC pada Jumat (13/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa defisit bukan sesuatu yang berada di luar kendali pemerintah. Ia memastikan bahwa kebijakan fiskal dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab.

"Saya enggak akan melewati yang 3 persen itu. Masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi, enggak usah takut saya ngutang enggak terkendali," ujarnya.

Batas defisit 3 persen sendiri merupakan standar penting dalam menjaga stabilitas fiskal. Angka ini menjadi indikator kesehatan keuangan negara dan berperan dalam menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

2. Defisit 2025 Masih Terjaga di Level Aman

Sebagai gambaran, defisit APBN tahun 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap PDB. Angka tersebut masih berada di bawah batas aman yang telah ditetapkan pemerintah.

Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan mengelola belanja negara dan pembiayaan secara disiplin, meskipun menghadapi berbagai tantangan global dan kebutuhan pembangunan nasional.

Dengan rekam jejak tersebut, target menjaga defisit 2026 tetap di bawah 3 persen dinilai realistis dan dapat dicapai.

3. Pemerintah Evaluasi Penerimaan Pajak dan Kebutuhan Utang

Pemerintah akan menghitung ulang proyeksi penerimaan pajak hingga kuartal II 2026. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebutuhan pembiayaan tetap sesuai dengan kondisi riil ekonomi.

Target pembiayaan utang dalam APBN 2026 saat ini ditetapkan sebesar Rp832 triliun. Namun, angka tersebut masih dapat disesuaikan tergantung pada perkembangan penerimaan negara.

Baca juga: Oke Gas! 5 Cara Pemerintah Genjot Target Ekonomi Kuartal I-2026

Jika penerimaan meningkat lebih baik dari perkiraan, kebutuhan utang dapat ditekan lebih rendah. Pendekatan ini mencerminkan pengelolaan fiskal yang adaptif dan berbasis data.

4. Pemerintah Miliki Cadangan Kas Rp270 Triliun

Saat ini, pemerintah memiliki kas sekitar Rp270 triliun di luar anggaran. Dana ini dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat utang.

Namun, pemerintah tidak ingin sekadar menekan utang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Dengan utang yang sama, rasio utang terhadap PDB akan turun. Itu yang saya mau, bukan tiba-tiba dipotong semuanya lalu ekonomi tidak bergerak," jelas Purbaya.

Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah mengutamakan keseimbangan antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

5. Komitmen Fiskal Didukung Pengalaman Panjang dan Perbaikan Fondasi Ekonomi

Purbaya menegaskan bahwa komitmen menjaga defisit di bawah 3 persen bukan sekadar optimisme, melainkan didasarkan pada pengalaman panjang pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional serta upaya memperkuat fondasi ekonomi.

Ia menekankan bahwa keyakinannya didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.

"Anda bilang saya optimistis, saya enggak optimistis, saya ngerti. Saya punya pengetahuan dan saya implement, harusnya berhasil. Kita itu berdasarkan pengalaman 20 tahun, 25 tahun lebih melihat ekonomi Indonesia. Jadi itu bukan optimisme, itu memang sesuatu yang akan terjadi karena kita mengubah betul pondasi ekonomi kita, akan beda dibanding 20 tahun yang lalu," ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi fiskal pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi struktural ekonomi nasional.

6. Pertumbuhan Ekonomi Jadi Kunci Menurunkan Rasio Utang

Pemerintah menilai bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor utama dalam menjaga rasio utang tetap sehat. Dengan ekonomi yang tumbuh lebih kuat, rasio utang terhadap PDB akan menurun secara alami.

Pendekatan ini dinilai lebih sehat dibanding sekadar mengurangi utang secara agresif yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Fokus pemerintah adalah menciptakan fondasi ekonomi yang kuat agar pembiayaan negara tetap berkelanjutan.

7. Stabilitas Fiskal Perkuat Kepercayaan Investor

Komitmen menjaga defisit di bawah 3 persen memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang disiplin meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Stabilitas ini juga mendukung pertumbuhan sektor riil, termasuk UMKM dan berbagai proyek produktif yang membutuhkan pendanaan untuk berkembang.

Baca juga: Kok Bisa? Ini Penyebab Dana Rp200 Triliun Tak Berdampak Signifikan ke Ekonomi RI

Dengan fondasi fiskal yang kuat, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah memastikan defisit APBN 2026 tetap di bawah 3 persen PDB melalui pengendalian utang, optimalisasi penerimaan pajak, pemanfaatan kas negara, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menjaga stabilitas fiskal, menurunkan risiko utang, dan memperkuat kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.