Kok Bisa? Ini Penyebab Dana Rp200 Triliun Tak Berdampak Signifikan ke Ekonomi RI

Pertumbuhan kredit perbankan yang tertahan di kisaran 7% selama enam bulan berturut-turut menjadi sinyal bahwa kebijakan stimulus fiskal pemerintah belum bekerja efektif. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengakui bahwa penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di sistem perbankan tidak menghasilkan dorongan ekonomi seperti yang diperkirakan.

Pengakuan tersebut memperjelas satu hal: jurus suntikan dana 200 triliun ala Menkeu Purbaya meleset bukan karena kurangnya likuiditas, melainkan karena sumbatan struktural dalam transmisi kredit ke sektor riil.

Suntikan Dana Rp200 Triliun Terlalu Optimis

Ketika 200 triliun Purbaya ditempatkan di lima bank Himbara pada September 2025, pemerintah memperkirakan dampaknya akan terasa dalam waktu satu bulan. Namun dua bulan berlalu, pertumbuhan kredit tidak bergerak signifikan.

Fakta ini menunjukkan bahwa tambahan dana di perbankan tidak otomatis meningkatkan penyaluran kredit. Likuiditas bertambah, tetapi keberanian bank menyalurkan pembiayaan tidak ikut meningkat.

Sebagaimana dikutip dari Bisnis Indonesia pada Rabu (7/1/2026), Menkeu Purbaya sendiri mengakui estimasi pemerintah terlalu optimistis. Ia menyebut mesin ekonomi seharusnya bisa bergerak lebih cepat, namun realisasi di lapangan berjalan lambat.

Penyebab Meleset: Transmisi Kredit Tersumbat

Penyebab utama melesetnya dampak 200 triliun terletak pada lemahnya transmisi kebijakan. Likuiditas yang masuk ke perbankan tidak mengalir ke sektor produktif, melainkan cenderung mengendap atau dialihkan ke instrumen berisiko rendah seperti surat berharga negara.

Menteri Purbaya secara eksplisit menuding perilaku perbankan yang lebih memilih kepastian imbal hasil ketimbang menyalurkan kredit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa insentif sistem keuangan masih mendorong bank untuk bersikap defensif.

Dalam situasi ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya risiko usaha, bank lebih memilih parkir dana dibanding memperluas pembiayaan, meskipun dana segar tersedia.

Ketidaksinkronan Fiskal dan Moneter

Faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah ketidaksinkronan kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter. Purbaya mengakui adanya perbedaan persepsi terkait waktu dampak kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Meski disebut bukan konflik kebijakan, perbedaan ini berdampak pada efektivitas stimulus. Bank sentral menilai permintaan kredit melemah, sementara pemerintah meyakini dunia usaha masih membutuhkan pembiayaan. Perbedaan pandangan ini membuat kebijakan tidak saling menguatkan.

Bunga Tinggi Menahan Permintaan Kredit

Dari sisi dunia usaha, masalah tidak berhenti di perbankan. Suku bunga kredit per November 2025 masih berada di level 8,96%, jauh di atas BI rate 4,75%. Artinya, biaya dana tetap tinggi meski likuiditas bertambah.

Survei Apindo mencatat lebih dari 43% pengusaha menilai bunga kredit masih terlalu mahal. Kondisi ini menahan ekspansi bisnis dan menekan permintaan kredit baru yang berkualitas.

Dalam konteks ini, 200 triliun Purbaya kehilangan daya dorong karena tidak diikuti penurunan biaya pinjaman di sektor riil.

Kepercayaan Dunia Usaha Belum Pulih

Ekonom menilai rendahnya penyaluran kredit juga dipengaruhi oleh kepercayaan dunia usaha yang belum pulih sepenuhnya. Ketidakpastian arah kebijakan fiskal, efektivitas belanja negara yang dipertanyakan, serta iklim usaha yang dinilai kurang kondusif membuat pelaku usaha lebih berhati-hati mengambil utang.

Selama risiko usaha masih tinggi dan prospek permintaan belum kuat, tambahan likuiditas perbankan cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kasus ini menegaskan bahwa kegagalan dampak 200 triliun bukan sekadar salah hitung jangka waktu, melainkan refleksi dari persoalan struktural dalam sistem keuangan dan ekonomi riil.

Tanpa perbaikan transmisi kredit, penurunan biaya dana, dan kebijakan fiskal–moneter yang benar-benar sejalan, injeksi likuiditas berisiko hanya berputar di sektor keuangan. Dalam kondisi tersebut, target pertumbuhan ekonomi tinggi akan sulit dicapai meski stimulus terus ditambah.