pendanaan

calendar_today

11 November 2026

account_circle

Naufal Mamduh

Hak Suara Pemegang Saham SCF: Apakah Pendiri Tetap Mengendalikan Usaha?

Pendiri tidak selalu kehilangan kendali atas perusahaan setelah menghimpun dana melalui layanan urun dana atau Securities Crowdfunding (SCF). Namun, kendali tersebut bergantung pada struktur kepemilikan dan hak suara setelah penawaran saham dilakukan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari porsi saham yang dimiliki pendiri, klasifikasi saham yang diterbitkan, hingga ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan.

Batas Penghimpunan Dana dan Pengaruhnya terhadap Kepemilikan Saham

Berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2025, batas penghimpunan dana melalui layanan urun dana adalah paling banyak Rp10 miliar dalam jangka waktu 12 bulan. Batas ini menjadi salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan perusahaan ketika merencanakan penawaran saham.

Sementara itu, persentase saham yang dilepas bergantung pada jumlah dana yang ingin dihimpun, valuasi perusahaan, dan harga saham yang ditawarkan. Semakin tinggi valuasi perusahaan, semakin kecil persentase kepemilikan yang perlu dilepas untuk memperoleh dana dengan nilai yang sama.

Ketentuan SCF juga perlu dibedakan dari ketentuan perusahaan publik. Berdasarkan Pasal 4 POJK 17 Tahun 2025, penerbit yang memenuhi kriteria perusahaan publik adalah perseroan yang memiliki lebih dari 300 pemegang saham dan modal disetor lebih dari Rp30 miliar.

Baca juga: Modal Usaha Kuliner: Alternatif Pendanaan Non-Bank untuk Buka Cabang Baru

Bagaimana Hak Suara Pemegang Saham dalam SCF?

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan perusahaan memiliki beberapa klasifikasi saham, termasuk saham yang memberikan hak suara dan saham tanpa hak suara.

Dalam penawaran saham melalui LBS Urun Dana yang menjadi referensi artikel ini, prospektus menunjukkan saham yang ditawarkan berada dalam klasifikasi yang sama. Dengan demikian, pemodal memperoleh hak sesuai jumlah saham yang dimiliki, termasuk hak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Karena itu, kendali pendiri tidak dapat diasumsikan berasal dari pembatasan hak suara investor. Hal yang perlu diperhatikan adalah berapa besar saham dan hak suara yang masih dimiliki pendiri setelah penawaran.

Seberapa Besar Porsi Kepemilikan yang Berpindah?

Dua contoh dalam prospektus penerbit LBS Urun Dana memperlihatkan bagaimana penawaran saham dapat mengubah komposisi kepemilikan. Pada PT Annisa Maju Abadi, pemodal memperoleh 27,56% saham setelah penawaran, sedangkan pemegang saham lama secara keseluruhan masih memiliki sekitar 72,43%.

Sementara itu, pada PT Amanah Grup Logistik, porsi kepemilikan pendiri berubah dari 86,58% menjadi 75,76% setelah penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Artinya, kepemilikan pendiri berkurang 10,82 poin persentase.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa pendanaan saham dapat mengubah persentase kepemilikan tanpa selalu membuat pendiri kehilangan posisi mayoritas. Namun, komposisi dan hak suara setiap perusahaan perlu dilihat berdasarkan dokumen penawarannya.

Bagaimana Hak Pemodal dalam RUPS?

Pemegang saham melalui SCF tetap memiliki hak untuk menghadiri RUPS dan memberikan suara sesuai jumlah saham yang dimiliki. Hak tersebut merupakan bagian dari hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan RUPS mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham juga dapat memberikan kuasa untuk menghadiri RUPS sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, banyaknya pemodal tidak menghapus hak suara mereka. Perusahaan perlu memastikan mekanisme administrasi dan pelaksanaan RUPS berjalan sesuai ketentuan.

Apakah Pemegang Saham Ikut Mengelola Operasional Perusahaan?

Memiliki saham tidak berarti pemodal otomatis terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, pengurusan perusahaan menjadi kewenangan Direksi sesuai maksud dan tujuan perusahaan serta ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pemegang saham menggunakan haknya melalui RUPS, termasuk dalam keputusan yang menjadi kewenangan RUPS. Karena itu, hak suara pemodal perlu dibedakan dari kewenangan Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan.

Apa yang Perlu Disiapkan Calon Penerbit?

Sebelum mengajukan pendanaan saham, perusahaan perlu menyiapkan legalitas PT, laporan keuangan dua tahun terakhir, profil dan perkembangan usaha, serta rencana penggunaan dana yang jelas.

Perusahaan juga perlu memastikan struktur kepemilikan saham dan rencana penawaran telah disusun dengan baik. Kriteria awal dan kelengkapan dokumen akan menjadi bagian dari proses evaluasi LBS Urun Dana.

  • Berbentuk Perseroan Terbatas dan telah beroperasi minimal 3 tahun
  • Memiliki omzet minimal Rp500 juta per bulan, atau sekitar Rp6 sampai Rp7 miliar per tahun
  • Menyediakan laporan keuangan profesional untuk 2 tahun terakhir
  • Membutuhkan pendanaan sekitar Rp2 sampai Rp10 miliar
  • Memiliki rencana penggunaan dana yang jelas untuk pengembangan usaha

Memastikan Kesiapan Syariah

Calon penerbit juga perlu memastikan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini mencakup kesesuaian aktivitas bisnis, keterbukaan informasi mengenai sumber pendapatan dan transaksi, serta komitmen memenuhi ketentuan syariah selama dan setelah pendanaan.

Pemenuhan aspek tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan tidak otomatis menjamin pengajuan pendanaan disetujui.

Baca juga: Mau Ajukan Pendanaan Usaha? Ini Dokumen yang Harus Disiapkan

Kesimpulan

Pendanaan melalui SCF tidak otomatis membuat pendiri kehilangan kendali atas perusahaan. Pengaruhnya bergantung pada komposisi kepemilikan, hak suara, dan ketentuan pengambilan keputusan dalam anggaran dasar.

Karena itu, sebelum menawarkan saham kepada pemodal, pendiri perlu memahami perubahan struktur kepemilikan dan konsekuensinya terhadap hak suara serta pengambilan keputusan perusahaan.

Bagi Anda yang mempertimbangkan pendanaan melalui penerbitan saham, pelajari layanan pendanaan LBS Urun Dana atau diskusikan rencana perusahaan Anda bersama tim kami:

Bagikan Artikel Ini

facebook
X
whastapp
Naufal Mamduh

PROFIL PENULIS

Naufal Mamduh

SEO Content Writer

Berpengalaman lebih dari lima tahun di dunia jurnalistik, khususnya di desk politik, hukum, dan teknologi. Ia juga pernah berkecimpung sebagai konsultan komunikasi sebelum akhirnya bergabung bersama LBS Urun Dana sebagai SEO Content Writer sejak Desember 2024. Gaya penulisannya dikenal tajam, komunikatif, dan mampu menghubungkan isu sosial dengan perspektif bisnis terkini secara relevan dan inspiratif.

Copyright 2026. PT LBS Urun Dana berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

@lbsurundanaLBS Urun Dana@LbsUrunDanaLBS TVLBS Urun Dana

PT LBS Urun Dana adalah penyelenggara layanan urun dana yang menyediakan platform berbasis teknologi untuk penawaran efek (securities crowdfunding) di mana melalui platform tersebut penerbit menawarkan instrumen efek kepada investor (pemodal) melalui sistem elektronik yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2025 tentang “Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi” Pasal 75, kami menyatakan bahwa :

  • “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”
  • “INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan
  • “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”

PENGUNGKAPAN RISIKO PERUBAHAN STATUS EFEK SYARIAH

Efek saham yang ditawarkan melalui platform LBS Urun Dana telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2025 dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022. Terdapat risiko perubahan status Efek Syariah beserta konsekuensi yang timbul dari perubahan status tersebut.

Konsekuensi dari perubahan status tersebut antara lain:

  • Efek tersebut dapat mengalami penurunan permintaan atau berkurangnya likuiditas akibat tekanan jual dari investor.
  • Efek tersebut dapat dihapus (delisting) dari platform LBS Urun Dana apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Penyelenggara, Penerbit tidak melakukan perbaikan yang memadai atas ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Penyelenggara berwenang untuk menghentikan penawaran dan menghapus efek tersebut dari daftar efek yang tersedia di platform sesuai dengan ketentuan dan prosedur internal yang berlaku.

Sebelum melakukan investasi melalui platform LBS Urun Dana, anda perlu memperhitungkan setiap investasi bisnis yang akan anda lakukan dengan seksama. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa (due diligence), yang diantaranya (namun tidak terbatas pada); Analisa kondisi makro ekonomi, Analisa Model Bisnis, Analisa Laporan Keuangan, Analisa Kompetior dan Industri, Risiko bisnis lainnya.

Investasi pada suatu bisnis merupakan aktivitas berisiko tinggi, nilai investasi yang anda sertakan pada suatu bisnis memiliki potensi mengalami kenaikan, penurunan, bahkan kegagalan. Beberapa risiko yang terkandung pada aktivitas ini diantaranya:

Risiko Usaha

Risiko yang dapat terjadi dimana pencapaian bisnis secara aktual tidak memenuhi proyeksi pada proposal/prospektus bisnis.

Risiko Gagal Bayar

Gagal bayar atas efek bersifat sukuk, seperti kegagalan penerbit dalam mengembalikan modal dan bagi hasil/marjin kepada investor.

Risiko Kerugian Investasi

Sejalan dengan risiko usaha dimungkinkan terjadi nilai investasi yang diserahkan investor menurun dari nilai awal pada saat dilakukan penyetoran modal sehingga tidak didapatkannya keuntungan sesuai yang diharapkan.

Dilusi Kepemilikan Saham

Dilusi kepemilikan saham terjadi ketika ada pertambahan total jumlah saham yang beredar sehingga terjadi perubahan/penurunan persentase kepemilikan saham.

Risiko Likuiditas

Investasi anda melalui platform layan urun dana bisa jadi bukan merupakan instrumen investasi yang likuid, hal ini dikarenakan instrumen efek yang ditawarkan melalui platform hanya dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar sekunder pada platform yang sama, dimana periode pelaksanaan pasar sekunder tersebut juga dibatasi oleh peraturan. Anda mungkin tidak dapat dengan mudah menjual saham anda di bisnis tertentu sebelum dilaksanakannya skema pasar sekunder oleh penyelenggara. Selain itu, untuk efek bersifat sukuk, anda tidak dapat melakukan penjualan sukuknya hingga sukuk tersebut jatuh tempo atau mengikuti jadwal pengembalian modal yang sudah ditentukan.

Risiko Pembagian Dividen

Setiap Investor yang ikut berinvestasi berhak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah kepemilikan saham. Seyogyanya dividen ini akan diberikan oleh Penerbit dengan jadwal pembagian yang telah disepakati di awal, namun sejalan dengan risiko usaha pembagian dividen ada kemungkinan tertunda atau tidak terjadi jika kinerja bisnis yang anda investasikan tidak berjalan dengan baik.

Risiko Kegagalan Sistem Elektronik

Platform LBS Urun Dana sudah menerapkan sistem elektronik dan keamanan data yang handal. Namun, tetap dimungkinkan terjadi gangguan sistem teknologi informasi dan kegagalan sistem, yang dapat menyebabkan aktivitas anda di platform menjadi tertunda.

Kebijakan Keamanan Informasi

Kami berkomitmen melindungi keamanan pengguna saat menggunakan layanan elektronis urun dana dengan:

  • Implementasi ISO/IEC 27001:2022 ISMS guna mewujudkan Confidentiality, Integrity dan Availability informasi.

  • Selalu mentaati segala ketentuan dan peraturan terkait keamanan infromasi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta wilayah tempat dilakukannya pekerjaan.

  • Melakukan perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) terhadap kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Bank Kustodian

  • Peran Bank Kustodian terbatas pada pencatatan, penyimpanan dan penyelesaian transaksi.

  • Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas klaim dan gugatan hukum yg ditimbulkan dari risiko investasi dan risiko-risiko lainnya di luar cakupan peran Bank Kustodian yang telah disebutkan di atas, termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian pihak-pihak lainnya.