Gaskeun! Setahun Prabowo-Gibran dan Ambisi Ekonomi 8 Persen, OTW Terjadi atau Ilusi?

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan. Namun, laju ekonomi Indonesia masih tertahan di sekitar 5 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2024 berada di 5,02 persen (YoY), turun menjadi 4,87 persen pada kuartal I 2025, lalu naik tipis ke 5,12 persen di kuartal II 2025. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di tiga kuartal pertama masih stabil di kisaran 5 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas menargetkan pertumbuhan mencapai 5,3 persen di tahun pertama, lalu meningkat bertahap hingga 8 persen pada 2029.

8 PR Prabowo-Gibran Menuju 8 Persen

Menurut Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, ada delapan langkah besar yang perlu dijalankan agar target 8 persen tidak hanya jadi angka di atas kertas.

1. Percepat Belanja Pemerintah yang Efektif

Realisasi belanja kementerian dan lembaga baru 62,8 persen hingga 30 September, sementara belanja modal baru separuhnya. Sebagaimana dikutip dari Bisnis Indonesia pada Senin (20/10/2025) diperlukan percepatan pengadaan, fokus pada infrastruktur dasar, dan proyek yang cepat memberi efek pada investasi daerah.

2. Turunkan Biaya Modal dan Efisiensikan Investasi

Pemerintah perlu mempercepat transmisi penurunan suku bunga ke kredit korporasi dan rumah tangga, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengoptimalkan instrumen bank sentral seperti DNDF, SRBI, dan pembelian SBN sekunder.

3. Dorong Momentum Investasi Swasta

Pastikan pasokan energi bersih, deregulasi impor bahan baku, dan penyederhanaan perizinan berbasis risiko agar biaya usaha turun. Proyek PSN yang tidak layak sebaiknya dihentikan agar fiskal lebih fokus.

4. Perkuat Ekspor dan Diplomasi

Pemerintah perlu mempercepat kesepakatan IEU-CEPA dengan Uni Eropa, memaksimalkan negosiasi tarif dengan AS, menyinkronkan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), serta memperluas ekspor bernilai tambah dari sektor manufaktur dan pertanian.

5. Tegakkan Disiplin Fiskal dan Perluasan Basis Pajak

Rasio pajak terhadap PDB masih sekitar 10 persen. Penguatan basis pajak, digitalisasi pemungutan, serta optimalisasi PNBP penting untuk menambah ruang fiskal di tengah harga komoditas yang moderat.

6. Dorong Kredit Produktif dan UMKM

Kredit investasi tumbuh dua digit, tetapi kredit UMKM baru naik 1,35 persen (YoY). Diperlukan target penyaluran berbasis data alternatif, penurunan biaya dana, dan program penjaminan yang lebih kuat.

7. Sinkronkan Kebijakan Pusat dan Daerah

Belanja APBD masih rendah dan dana pemerintah daerah di bank meningkat. Sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD perlu diperkuat agar kebijakan pusat terasa hingga ke daerah.

8. Pastikan Program Sosial Berdampak Jangka Panjang

Program seperti makan bergizi gratis dan Sekolah Rakyat harus terhubung dengan ekosistem pangan lokal, UMKM catering, petani, dan nelayan agar efek ekonominya berkelanjutan serta memperkuat daya beli masyarakat.

Josua menegaskan, jika delapan hal di atas dijalankan secara konsisten, target pertumbuhan 8 persen akan lebih kredibel dan realistis untuk dicapai.

Arah Baru Ekonomi Prabowo-Gibran

Meski masih menjaga kesinambungan kebijakan Presiden Joko Widodo sebelumnya, pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menggeser fokus ke program kesejahteraan dan mobilisasi aset nasional.

Menurut Syafruddin Karimi, Guru Besar FEB Universitas Andalas, era Jokowi menitikberatkan pada infrastruktur fisik dan hilirisasi mineral. Sementara Prabowo-Gibran mengarahkan prioritas pada pemberdayaan rakyat melalui program makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, serta pembentukan Danantara sebagai konsolidator aset strategis negara.

Kebijakan baru juga membuka peluang investasi melalui pasar karbon, penerbitan dim sum bond, serta insentif diskon PPN properti hingga 2027.

“Pendekatan baru ini lebih menekankan permintaan domestik dan pemanfaatan aset negara, bukan semata proyek infrastruktur besar,” ujar Syafruddin.

Catatan untuk Investor dan Pelaku Usaha

Arah kebijakan ekonomi satu tahun terakhir memperlihatkan pola transisi penting. Fokus pada konsumsi rakyat, efisiensi fiskal, dan penguatan pembiayaan alternatif membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan investor.

Bagi pelaku bisnis yang ingin bertumbuh secara syariah, arah ini memberi sinyal positif. Upaya menurunkan biaya modal dan memperluas pembiayaan dapat mempercepat masuknya instrumen seperti sukuk dan saham dalam skema securities crowdfunding sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan nasional.

Dengan fondasi ekonomi yang terus diperkuat, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan platform pendanaan syariah seperti LBS Urun Dana berpotensi menjadi katalis pertumbuhan baru bagi sektor riil dan ekonomi umat.