Melongo! Utang Luar Negeri RI Capai Rp8.000 Triliun, Masih Aman atau Bahaya?

Angka Rp8.000 triliun memang terdengar mengkhawatirkan. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa punya penjelasan yang membuat angka itu perlu dilihat dari sudut yang berbeda.

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar US$444,4 miliar atau sekitar Rp7.999,2 triliun (kurs Rp18.000). Angka ini tumbuh 2,1% secara tahunan (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan April 2026 yang sebesar 2,0% yoy.

Menkeu Purbaya: Jangan Lihat Nominalnya, Lihat Rasionya

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa besarnya nominal utang luar negeri tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara. Yang lebih relevan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau yang itu masih sepuluh persepuluh (sepersepuluh). Jadi yang sepersepuluh aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya jangan nominalnya aja," paparnya di Istana Negara, Rabu (15/7/2026), sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

Rasio ULN Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026. Standar internasional yang dipakai acuan adalah Maastricht Treaty, yang menetapkan batas aman di angka 60%.

"Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60% kita masih 40% jadi masih jauh," tambah Purbaya.

Baca juga: Sadis! Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp103 Triliun, Masihkan Kita Terjebak Riba?

Sebagai perbandingan, beberapa negara lain jauh melampaui batas tersebut: Amerika Serikat di angka 100%, Singapura 175%, Jepang 275%, bahkan Jerman sekitar 60-an%. "Jadi tinggi-tinggi, jadi kita masih amat prudent dari sisi itu," ujar Purbaya.

Bukti kepercayaan global juga datang dari lembaga rating internasional. S&P menetapkan rating BBB dengan outlook stabil terhadap peringkat utang Indonesia.

"Kalau kita dianggap tidak mampu pasti udah 'unstable' atau 'negatif' atau mungkin udah downgrade rating-nya," tutup Purbaya.

Rincian Utang Luar Negeri: Pemerintah Stabil, Swasta Kontraksi

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN Mei 2026 dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik di tengah kontraksi ULN swasta, sebagaimana dikutip dari detikFinance.

Utang Luar Negeri Pemerintah — US$217,3 miliar, tumbuh 3,7% yoy

Pertumbuhan ini terutama didorong aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Pemanfaatan ULN pemerintah berdasarkan sektor:

• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,0%
• Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 20,6%
• Jasa Pendidikan: 16,2%
• Konstruksi: 11,5%
• Transportasi dan Pergudangan: 8,5%

Utang Luar Negeri Bank Indonesia

Peningkatan ULN BI didorong kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global.

Utang Luar Negeri Swasta — US$195,9 miliar, kontraksi 0,1% yoy

ULN swasta melanjutkan tren kontraksi, meski lebih terbatas dibanding April 2026 yang minus 0,5%. Kontraksi terbesar ada di kelompok lembaga keuangan, dari minus 5,0% di April menjadi minus 0,8% di Mei. ULN swasta didominasi sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa 79,9% dari total ULN swasta.

Struktur Utang Luar Negeri Tetap Sehat

Ramdan Denny menegaskan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat:

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,9% pada Mei 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 83,9% dari total ULN."

Baca juga: Mantap! Menkeu Purbaya Yakin Mesin Baru Ini Bisa Dongkrak Ekonomi RI hingga 8 Persen

BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN, dengan tetap mengoptimalkan perannya untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.