Serem! 70% Hotel & Restoran Jakarta Ramai-ramai PHK Karyawan

Industri hotel dan restoran di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Tekanan biaya yang terus meningkat, ditambah turunnya okupansi, membuat banyak pelaku usaha berada di ujung tanduk. Dalam situasi ini, rencana PHK massal pun mulai mengemuka sebagai opsi paling pahit yang bisa diambil.

Bagi yang belum familiar, PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja. PHK artinya pemberhentian hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, yang bisa terjadi karena berbagai alasan. Termasuk kondisi keuangan perusahaan yang tidak lagi mampu membayar gaji pegawai.

Penyebab Hotel dan Restoran Jakarta PHK Karyawan

Sinyal bahaya datang dari data internal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta. Dikutip dari CNBC pada Rabu (28/5/2025), sekitar 70% pelaku usaha di sektor ini dikabarkan tengah bersiap melakukan efisiensi tenaga kerja. Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyampaikan bahwa pengusaha kemungkinan akan mengurangi 10% hingga 30% dari total karyawan mereka.

Baca juga: Ngeri! Kredit Seret dan Tabungan Masyarakat Mandek, Ekonomi Lesu itu Nyata?

Sutrisno menilai, jika situasi sulit ini terus berlangsung tanpa ada intervensi pemerintah, banyak pengusaha tidak akan punya pilihan lain selain mengurangi jumlah karyawan. Langkah efisiensi ini, menurutnya, menjadi bentuk pertahanan terakhir agar perusahaan tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Rencana PHK massal ini tidak datang tiba-tiba. Penurunan okupansi hotel yang drastis membuat pendapatan anjlok, sementara di sisi lain, biaya operasional justru melonjak. 

Selain itu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang membuat kementerian dan instansi terkait mengurangi aktivitas perjalanan dinas maupun rapat di luar kantor. Ditambah lagi tarif air PDAM disebut naik hingga 71%, harga gas industri melonjak 20%, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik 9% di tahun 2025.

Sementara pendapatan stagnan atau menurun, beban biaya ini menggerus margin keuntungan secara signifikan. Dalam kondisi ini, banyak pengusaha mulai memangkas pengeluaran dan tenaga kerja menjadi salah satu pos terbesar yang paling mungkin ditekan.

Kontrak dan Harian Lepas Jadi Sasaran Pertama

Langkah-langkah efisiensi sudah mulai terlihat. Berdasarkan survei internal PHRI, pemangkasan karyawan terutama menyasar pekerja kontrak dan harian lepas. Bahkan, beberapa hotel memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh proses rekrutmen baru.

Baca juga: Melesat! Pertumbuhan Ekonomi RI Naik 4,87%, Investasi Makin Cuan

Di sektor restoran, nada kekhawatiran serupa terdengar. Seorang perwakilan pelaku osekitar 13% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.

Artinya, jika sektor ini goyah, maka guncangan tidak hanya terjadi di dalam industri itu sendiri. Petani, UMKM, logistik, hingga seniman yang menggantungkan hidup dari pariwisata perkotaan bisa ikut terdampak.

Melihat kondisi ini, PHRI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Usulan yang diajukan termasuk pelonggaran anggaran perjalanan dinas, penyesuaian tarif energi  serta penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi usaha.

Jika tidak ada bantuan nyata, Sutrisno memperkirakan banyak hotel dan restoran bisa kolaps. Menurutnya, penutupan satu hotel atau restoran bukan hanya soal bangunan yang tutup, tetapi juga hilangnya mata pencaharian dari ratusan hingga ribuan pekerja yang selama ini menggantungkan hidup di sektor tersebut.

Baca juga: Daya Beli Anjlok! Ekonomi Indonesia di Ujung Tanduk?

Semoga badai ini segera berlalu. Kita semua berharap iklim bisnis kembali kondusif, dan pelaku usaha bisa bangkit tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Salah satu jalan untuk bertahan tanpa menambah beban utang berbunga adalah melalui pembiayaan syariah. 

Di LBS Urun Dana, pelaku usaha bisa mendapatkan pendanaan halal melalui sistem urun dana berbasis sukuk atau saham. Ajukan sekarang dan mari bangun usaha sehat tanpa riba dan membawa keberkahan.