Surem! Menkeu Purbaya Mau Efisiensi Anggaran Kementerian, Ini 5 Faktanya!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah penghematan atau efisiensi anggaran. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Meski demikian, Purbaya belum merinci secara detail pos anggaran mana saja yang akan mengalami penghematan. Ia hanya menyampaikan bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menunda anggaran tambahan di kementerian dan lembaga. Berikut beberapa poin penting terkait rencana efisiensi tersebut:

1. Pemerintah Siapkan Skema Efisiensi Anggaran

Purbaya menyebut pemerintah telah meminta setiap kementerian dan lembaga untuk menyiapkan skenario efisiensi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap tekanan fiskal, termasuk potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

“Ada diskusikan nanti kalau harga BBM yang naik terus, angka pertama ya itu efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian/lembaga. Mereka sudah kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong,” ujarnya sebagaimana dikutip dari CNBC pada Selasa (17/3/2026). 

2. Belum Ada Instruksi Presiden Sebagai Dasar Hukum

Saat ditanya mengenai dasar hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres), Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diterbitkan.

“Enggak ada (Inpres),” katanya singkat.

Hal ini menandakan bahwa kebijakan efisiensi masih berada pada tahap persiapan dan koordinasi internal, meskipun arah kebijakannya sudah mulai terlihat.

3. Fokus Menjaga Defisit APBN Tetap Terkendali

Menurut Purbaya, tujuan utama dari kebijakan efisiensi ini adalah untuk memastikan defisit APBN tetap berada dalam batas yang aman.

“Jadi kita untuk pertama jaga APBN, defisitnya terkendali. Nanti kalau nggak bisa lagi, harganya nggak terkendali, ya kita kerjakan yang lain,” jelasnya.

Baca juga: Mantul! Stimulus Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Beragam Insentif untuk Masyarakat

Dengan kata lain, pemerintah menempatkan stabilitas fiskal sebagai prioritas utama. Efisiensi anggaran menjadi langkah awal untuk menjaga keseimbangan tersebut.

4. Perppu Belum Diperlukan, APBN Masih Aman

Terkait kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah batas defisit, Purbaya menegaskan bahwa kondisi APBN saat ini masih dalam kategori aman.

Pemerintah, lanjutnya, belum melihat urgensi untuk mengubah batas defisit melalui Perppu. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

“Karena anggarannya masih aman, kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi enggak langsung serta merta dengan Perppu,” paparnya.

Artinya, langkah kebijakan yang lebih besar seperti penerbitan Perppu baru akan dipertimbangkan jika tekanan ekonomi, khususnya dari sisi harga energi, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

5. Efisiensi Sebagai Langkah Awal Menjaga Stabilitas Fiskal

Secara keseluruhan, rencana efisiensi anggaran ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang cenderung berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Dengan menahan atau menunda anggaran tambahan, pemerintah berupaya menjaga ruang fiskal tetap stabil tanpa langsung mengambil langkah ekstrem.

Baca juga: Cek Fakta! Bedah Laba Saham Sambal Mang Ujang, Beneran Cuan atau Cuman Viral!

Ke depan, implementasi kebijakan ini masih akan bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi, terutama terkait harga energi dan tekanan terhadap APBN.

Pemerintah menyiapkan efisiensi anggaran sebagai langkah awal menjaga defisit APBN tetap terkendali. Meski belum memiliki dasar hukum resmi, kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati, dengan opsi langkah lanjutan tetap terbuka jika tekanan ekonomi meningkat.