Ambyar! APBN Per Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Ini Penyebabnya

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali muncul di awal tahun. Per Januari 2026, pemerintah mencatat defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski angkanya lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, pemerintah menegaskan kondisi fiskal masih dalam batas aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit tersebut masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Pemerintah bahkan optimistis APBN tetap mampu menjadi motor penggerak ekonomi sepanjang tahun. Lalu, apa sebenarnya yang membuat APBN langsung defisit di bulan pertama? Berikut penjelasannya.

1. Belanja Negara Melaju Lebih Cepat dari Pendapatan

Faktor utama defisit Januari berasal dari ketimpangan timing antara belanja dan penerimaan. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan negara baru terkumpul Rp172,7 triliun, sementara belanja sudah mencapai Rp227,3 triliun.

Artinya, pengeluaran pemerintah lebih dulu “ngebut” dibanding pemasukan. Kondisi ini lazim terjadi di awal tahun karena berbagai program prioritas mulai dieksekusi sejak Januari.

Sebagaimana dikutip dari CNBC pada Selasa (24/2/2026) Menkeu Purbaya menegaskan akselerasi belanja memang disengaja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Pemerintah ingin memastikan program prioritas langsung berjalan tanpa menunggu semester berikutnya.

2. Realisasi Pendapatan Masih Rendah Secara Musiman

Meski tumbuh secara tahunan, realisasi pendapatan Januari masih relatif kecil dibanding target setahun penuh. Dari target pendapatan Rp3.153,6 triliun, baru 5,5 persen yang masuk kas negara. Secara rinci:

a. Penerimaan pajak: Rp116,2 triliun (4,9% dari target)
b. Kepabeanan dan cukai: Rp22,6 triliun (6,7%)
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp33,9 triliun (7,4%).

Baca juga: Salut! Ini 4 Fakta di Balik Keputusan Menkeu Purbaya Tidak Menaikkan Tarif Pajak

Secara pola historis, Januari memang belum menjadi bulan puncak penerimaan. Banyak pembayaran pajak korporasi baru masuk pada bulan-bulan berikutnya. Namun ada kabar positif. Purbaya menyebut penerimaan pajak Januari tumbuh 30,7 persen dibanding tahun lalu. Ini mengindikasikan perbaikan aktivitas ekonomi sekaligus peningkatan efisiensi pengumpulan pajak.

3. Belanja Pemerintah Pusat Melonjak Tajam

Pendorong defisit lainnya adalah lonjakan belanja pemerintah pusat yang meningkat signifikan secara tahunan. Per akhir Januari 2026:

a. Belanja pemerintah pusat: Rp131,9 triliun
b. Tumbuh 53 persen dibanding Januari 2025

Lonjakan ini menunjukkan pemerintah sedang melakukan front-loading belanja, yakni mempercepat pengeluaran di awal tahun untuk memberi stimulus ekonomi lebih cepat.

Strategi ini umum dipakai ketika pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan, terutama di tengah ketidakpastian global.

4. Transfer ke Daerah Sudah Mulai Mengalir

Selain belanja pusat, Transfer ke Daerah (TKD) juga sudah mulai direalisasikan cukup besar di awal tahun. TKD per Januari mencapai Rp95,3 triliun atau 13,8 persen dari target tahunan Rp693 triliun.

Penyaluran dini ke daerah bertujuan menjaga likuiditas pemerintah daerah agar program pembangunan dan layanan publik tidak tersendat di awal tahun anggaran. Namun konsekuensinya, kas negara di pusat lebih cepat terpakai sehingga defisit muncul lebih awal.

5. Strategi APBN sebagai Shock Absorber

Pemerintah menegaskan defisit awal tahun bukan sinyal bahaya, melainkan bagian dari desain kebijakan fiskal. Menurut Purbaya, APBN 2026 memang diposisikan sebagai shock absorber sekaligus motor pertumbuhan. Artinya, pemerintah sengaja menggunakan belanja sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Keseimbangan primer tercatat minus Rp4,2 triliun, masih jauh dari target defisit primer tahunan yang dipatok minus Rp89,7 triliun. Ini menunjukkan ruang fiskal masih cukup lebar. Selain itu, pembiayaan anggaran sudah terealisasi Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target, menandakan strategi pendanaan berjalan sesuai rencana.

6. Dibanding Tahun Lalu, Defisit Memang Lebih Besar

Meski tetap terkendali, secara nominal defisit APBN pada Januari 2026 tercatat lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Defisit per Januari 2026 mencapai Rp54,6 triliun atau 0,21% terhadap PDB, sedangkan pada Januari 2025 masih sebesar Rp23 triliun atau 0,09% terhadap PDB.

Pelebaran ini terutama dipicu oleh percepatan belanja pemerintah yang lebih agresif sejak awal tahun. Pemerintah menilai langkah tersebut memang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Sepanjang rasio defisit tahunan tetap berada dalam koridor desain APBN, kondisi fiskal ini masih dinilai sehat dan terkendali.

Baca juga: Cair! Anggaran MBG Diproyeksikan Habis Rp60 Triliun, Ini Alasannya!

Pemerintah berharap tren positif penerimaan pajak bisa berlanjut pada bulan-bulan berikutnya sehingga defisit dapat tetap terkendali.

“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kita optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum ekonomi nasional sepanjang 2026,” kata Purbaya.

Dengan kata lain, defisit Januari lebih mencerminkan strategi timing fiskal ketimbang pelemahan fundamental. Kunci ke depan ada pada konsistensi penerimaan pajak dan kualitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.