Rispek! Freeport Lepas 12% Saham ke RI, Papua Untung atau Jadi Penonton?

Freeport-McMoRan (FCX) akhirnya menyetujui melepas 12% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah Republik Indonesia. Kesepakatan ini menjadi sorotan karena Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana sepeser pun dalam proses penambahan kepemilikan tersebut, hasil dari negosiasi langsung dengan jajaran pimpinan Freeport di Amerika Serikat.

Bagi Indonesia, tambahan saham ini bukan sekadar angka kepemilikan di atas kertas. Dengan sebelumnya sudah menguasai 51,23% sebagaimana dikutip dari CNBC pada Rabu (1/10/2025), posisi Indonesia kini semakin kokoh baik secara politik maupun ekonomi, sekaligus memperkuat kontrol atas salah satu aset tambang terbesar yang menjadi penopang penting bagi perekonomian nasional.

Namun di balik penguatan kepemilikan itu, muncul pertanyaan besar: lantas bagaimana dengan masyarakat Papua? Apakah mereka benar-benar akan merasakan manfaat nyata dari tambahan saham ini, atau justru hanya menjadi penonton dari hasil bumi yang seharusnya bisa mendorong pembangunan dan kesejahteraan mereka?

Apa yang Papua Dapat dari Freeport Indonesia? 

Sebagai bagian dari kesepakatan, Freeport berkomitmen membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua. Langkah ini digadang-gadang akan memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, sekaligus menyiapkan tenaga kerja lokal. Namun, di sisi lain muncul tantangan: apakah fasilitas tersebut bisa benar-benar berfungsi secara berkelanjutan, atau sekadar menjadi simbol “ganti rugi” dari aktivitas tambang yang masif?

Baca juga: Cair Bos! 10 Emiten Sukses Right Issue, Kantongi Cuan Rp16,33 Triliun!

Tidak berhenti di situ, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyebut sebagian dari 12% saham tambahan ini akan dialokasikan kepada BUMD Papua. Hanya saja, realisasinya baru akan berlaku setelah 2041. 

Artinya, masyarakat Papua masih harus menunggu hampir dua dekade untuk merasakan kepemilikan langsung atas sumber daya mereka sendiri. Pertanyaan pun mengemuka: seberapa cepat Papua bisa memperoleh dampak ekonomi yang nyata dari kesepakatan besar ini, dan apakah janji keberpihakan benar-benar akan diwujudkan?

Saham Freeport Dorong Bisnis Lokal Papua

Saham Freeport semestinya tidak berhenti pada angka kepemilikan di atas kertas. Nilai ekonominya harus mengalir ke sektor riil Papua. Misalnya:

a. Penguatan UMKM lokal sebagai penyedia logistik, katering, atau jasa pendukung tambang.

b. Investasi pendidikan vokasi agar anak Papua bisa mengisi posisi manajerial, bukan hanya pekerja kasar.

c. Diversifikasi ekonomi di luar tambang: agroindustri, perikanan, pariwisata, hingga energi terbarukan.

Tambahan 12% saham Freeport adalah momentum penting. Tetapi, pertanyaan besarnya: apakah Papua akan benar-benar menikmati hasilnya, ataukah hanya menjadi penonton ketika keuntungan masuk ke Jakarta? 

Baca juga: Bedah Paket Ekonomi 8+4+5 Prabowo, Jurus Sakti atau Omon-Omon Aja?

Jika saham ini dikelola secara transparan dan diarahkan untuk membangun bisnis di Papua, maka inilah jalan menuju kemandirian ekonomi. Jika tidak, maka angka 12% hanya akan menjadi catatan di atas kertas, tanpa mengubah nasib masyarakat di tanah tambang.