Edan Tenan! Bedah Paket Ekonomi 8+4+5 Prabowo, Jurus Sakti atau Omon-Omon Aja?

Di tengah tekanan pelemahan ekonomi, hiruk pikuk demonstrasi, dan gelombang PHK yang melanda banyak sektor, Presiden Prabowo Subianto akhirnya merilis Program Paket Ekonomi 2025.

Kebijakan ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Formula 8+4+5 yang diusung diposisikan sebagai jurus baru untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat lapangan kerja, serta mengamankan pertumbuhan agar tetap stabil.

Adapun formula 8+4+5 terdiri dari delapan program akselerasi yang dijalankan di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program khusus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.

Melalui Paket Ekonomi 2025, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan kebijakan yang bisa menjadi pijakan penting bagi kebangkitan ekonomi nasional.

8 Paket Ekonomi 2025, Tebar Loker dan Bantuan Pangan

Paket Ekonomi 2025 tidak hanya berhenti pada janji besar, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Program ekonomi ala Prabowo ini dirancang untuk menyentuh sisi paling dasar kehidupan rakyat, mulai dari peluang kerja, bantuan sosial, hingga peningkatan kualitas pemukiman. Inilah delapan program yang akan digerakkan untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar:

1. Bantuan pangan Oktober–November 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat.
2. Padat karya tunai Kemenhub dan KemenPU guna buka lapangan kerja cepat.
3. Program magang bagi fresh graduate maksimal satu tahun setelah lulus.
4. Perluasan PPh 21 DTP bagi 552 ribu pekerja sektor pariwisata.
5. Diskon iuran JKK dan JKM enam tahun untuk ojol, sopir, kurir, dan logistik.
6. Manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Deregulasi implementasi PP28/2025 untuk percepat usaha dan investasi.
8. Program perkotaan di DKI Jakarta, perbaikan permukiman dan platform UMKM.

4 Program Lanjutan 2026, Dari Pajak Ringan hingga Diskon Iuran

Yang lama tidak berarti ditinggalkan. Sejumlah program yang sudah berjalan tetap diteruskan karena terbukti memberi manfaat bagi rakyat. Pemerintah memastikan ada empat kebijakan utama yang berlanjut di 2026 dengan penyesuaian agar lebih tepat sasaran.

1. Perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM dan penyesuaian penerima.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP bagi pekerja sektor pariwisata (APBN 2026).
3. PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya (APBN 2026).
4. Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja BPU.

5 Proyek Pemerintah untuk Serap Tenaga Kerja

Menjawab kebutuhan masyarakat akan lowongan kerja yang lebih luas, Paket Ekonomi 2025 tidak hanya menawarkan insentif fiskal tetapi juga menghadirkan proyek padat karya. Program ekonomi diformulasikan agar mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus mendorong sektor riil di berbagai wilayah. Berikut daftar programnya:

1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih).
2. Replanting di perkebunan rakyat untuk menjaga produktivitas dan lapangan kerja.
3. Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pemberdayaan komunitas pesisir.
4. Revitalisasi tambak di kawasan Pantura untuk meningkatkan hasil perikanan.
5. Modernisasi kapal nelayan agar lebih efisien dan berdaya saing.

Tantangan Implementasi Paket Ekonomi 2025

Meski digadang sebagai harapan baru untuk memulihkan ekonomi nasional, Paket Ekonomi 2025 tetap menyimpan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Tanpa pengelolaan yang hati-hati, peluang yang besar bisa berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.

1. Kerentanan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa peta celah korupsi belum banyak berubah. Tiga sektor masih menjadi titik paling rawan penyimpangan, yaitu perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Dengan skala program yang besar, potensi penyalahgunaan dana sangat terbuka jika tidak diimbangi transparansi dan pengawasan yang ketat. Risiko korupsi ini bisa merugikan keuangan negara sekaligus mengurangi manfaat yang seharusnya diterima rakyat.

2. Distribusi dan Efektivitas

Program yang menjangkau banyak sektor membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan daerah. Hambatan birokrasi, keterlambatan pencairan, hingga penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran bisa menggerus efektivitas kebijakan. Jika distribusi tidak berjalan lancar, bukan hanya tujuan ekonomi yang gagal tercapai, tetapi juga dapat memunculkan rasa kecewa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Ancaman Sosial dan PHK

Gelombang PHK kini menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurut pengamat UGM, Dr. Hempri Suyatna, kondisi ini dipicu oleh tekanan global pada sektor padat karya, maraknya impor ilegal, penurunan daya beli, serta sikap wait and see dunia usaha. Jika Paket Ekonomi 2025 tidak mampu menghadirkan solusi nyata melalui perlindungan sosial, penciptaan kerja, dan penguatan UMKM, keresahan publik bisa meledak menjadi gejolak sosial yang sulit dikendalikan.

Bangkitnya ekonomi bangsa tidak mungkin tercapai jika kita hanya menunggu langkah pemerintah. Perubahan butuh gotong royong. Anda bisa ikut ambil bagian dengan cara sederhana namun berdampak besar, yakni berinvestasi halal di LBS Urun Dana.

Di sini, keuntungan bukan hanya angka di layar, tetapi juga dukungan nyata bagi usaha padat karya yang membuka ribuan lapangan kerja tanpa riba. Lebih dari 12 ribu investor sudah melangkah lebih dulu. Kini saatnya Anda ikut serta. Mulai sekarang!