Menyala! Defisit APBN Terancam Melebar, Ini Langkah Prabowo Hadapi Gejolak Ekonomi

Gejolak geopolitik semakin memanas. Serangan Amerika Serikat ke Iran serta penutupan Selat Hormuz oleh Iran langsung mengguncang stabilitas ekonomi global.

Distribusi minyak terganggu. Harga energi terancam naik. Nilai tukar dolar bergejolak. Situasi ini membuat banyak negara mulai bersiap menghadapi tekanan fiskal, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di tengah ketidakpastian global. Berikut beberapa siasat utama yang dilakukan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto:

1. Optimalkan Penerimaan dari Dunia Usaha

Langkah pertama yang diambil adalah memperkuat sisi penerimaan negara. Pemerintah berupaya mengejar pajak dari sektor dunia usaha sebagai sumber utama pemasukan. Di tengah tekanan global, optimalisasi penerimaan menjadi kunci agar ruang fiskal tetap terjaga tanpa harus langsung menambah utang atau memperlebar defisit.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.id pada Rabu (25/3/2026), strategi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah masih mengandalkan aktivitas ekonomi domestik sebagai penopang utama.

2. Arahan Presiden Prabowo: Utamakan Penghematan, Bukan Defisit

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026. Dalam sidang yang dihadiri oleh jajaran Menko, Menteri dan lembaga terkait, orang nomor 1 menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menahan laju defisit melalui efisiensi anggaran.

Baca juga: Ninuninu! Ini 7 Penyebab Rupiah Anjlok Rp17.000, Lebih Parah Dari Krisis 1998?

Prabowo menyampaikan bahwa target ideal pemerintah adalah mencapai kondisi APBN berimbang atau balanced budget, di mana pengeluaran negara dapat ditutup sepenuhnya oleh penerimaan. Namun, dalam kondisi global yang penuh tekanan, fleksibilitas tetap diperlukan sebagai langkah antisipatif.

3. Rapat Koordinasi Bahas Strategi Fiskal Nasional

Rapat tidak berhenti di situ.Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar rapat koordinasi terbatas pada Senin, 16 Maret 2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Fokus utama rapat adalah merumuskan langkah konkret dalam menghadapi potensi tekanan fiskal akibat gejolak global.

4. Skenario Defisit APBN Jika Konflik Berkepanjangan

Meskipun mengutamakan efisiensi, pemerintah tetap menyiapkan skenario darurat jika konflik di Timur Tengah berlangsung dalam jangka panjang. Beberapa skenario yang disiapkan antara lain:

1. Defisit 3,18 persen dari PDB (skenario optimistis)
2. Defisit 3,53 persen dari PDB (skenario moderat)
3. Defisit 4,06 persen dari PDB (skenario pesimistis)

Tidak dijelaskan secara rinci implementasinya, tetapi seluruh skenario tersebut berada di atas batas defisit 3 persen dari PDB yang selama ini diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut pemerintah juga mulai mengkaji opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah antisipasi jika kondisi memburuk.

5. Ekonom Ingatkan Risiko Kredibilitas Fiskal

Di sisi lain, para ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil kebijakan pelonggaran defisit. Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS, Deni Frimawan, menilai bahwa pelonggaran batas defisit harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Pasalnya, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia di mata investor dan pasar global. Keputusan yang tidak tepat dapat mempengaruhi kepercayaan pasar, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi jangka panjang.

6. Dampaknya Bagi Investor dan Pebisnis Indonesia 

Gejolak global membuat pasar lebih tidak stabil. Nilai tukar berfluktuasi, biaya energi naik, dan tekanan ekonomi meningkat. Bagi investor, kondisi ini berarti risiko naik, tetapi peluang tetap ada. Sektor dengan fundamental kuat cenderung lebih bertahan dan menarik untuk dilirik.

Sementara untuk pebisnis, tantangannya ada pada kenaikan biaya operasional dan tekanan pajak. Artinya, efisiensi dan pengelolaan arus kas jadi kunci. Situasi ini menuntut investor dan pebisnis untuk lebih adaptif dan cepat membaca arah kebijakan ekonomi.

Baca juga: Surem! Menkeu Purbaya Mau Efisiensi Anggaran Kementerian, Ini 5 Faktanya!

Di tengah tekanan geopolitik global, pemerintah Indonesia memilih fokus pada penguatan penerimaan dan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali. Meski skenario darurat telah disiapkan, langkah ini tetap dilakukan secara hati-hati agar kredibilitas fiskal tidak terganggu.

Bagi investor dan pebisnis, situasi ini menjadi pengingat bahwa kondisi ekonomi bisa berubah cepat. Adaptasi, efisiensi, dan kemampuan membaca arah kebijakan menjadi kunci untuk tetap bertahan sekaligus menangkap peluang.